Pemilu 1999

Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Pemilu 1955

Pemilu 1955

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.

Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Pemilu 1971

Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Sebagai pejabat presiden Pak Harto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR bentukan Bung Karno, hanya saja ia melakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama. 

Pemilu 1977 - 1997

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

IMF (International Monetary Fund)

  Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.
Dari negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu dan Nauru.

ILO ( International Labour Organisation)

 
BAB I
PENDAHULUAN

Abad 20 ditandai dengan berubah besar di seluruh aspek perikehidupan. Perubahan politik yang berlangsung di akhir abad diikuti pula dengan kemajuan luar biasa di bidang sains dan teknologi, internasionalisasi ekonomi dan deregulasinya, globalisasi dalam investasi berikut jaringan produksi dan informasinya, serta perubahan mendasar dalam struktur sosial.
Globalisasi ekonomi dan terbukanya pasar negara-negara di berbagai belahan dunia berlangsung demikian pesat. Dampak dari perubahan global dan mahamendasar ini dirasakan dalam sektor ketenagakerjaan, kondisi pabrik atau tempat bekerja, sistem pengupahan, hingga struktur serikat buruh/pekerja.
Perubahan-perubahan yang berlangsung seabad terakhir memperjelas tantangan yang harus dihadapi oleh serikat buruh/pekerja. Tujuan dari penerbitan singkat adalah untuk menjelaskan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh ILO untuk mendukung dan membantu serikat buruh/pekerja dalam menghadapi beragam tantangan dari dunia yang berubah cepat ini.

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman dan bermartabat.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

A. Kegunaan Filsafat dan filsafat Pancasila
Kegunaan teoritik bahwa dengan mempelajari filsafat orang bertambah pengetahuanya.bahkan ia mampu mempelajari segala sesuatu dengan cara yang baik.mendalam dan lebih luas.
Bagi bangsa Indonesia , filsafat Pancasila sangat berguna, selain manusia sebagai perseorangan juga sebagai warga suatu masyarakat bangsa mendukung cita-cita ataupun tujuan nasional, karena filsafat pancasila adalah landasan dasarnya, juga landasan dasar berpikir segenap bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila Sebagai Sumber Nilai

                Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental.
        Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Penyebab timbulnya tindak pidana korupsi

Penyebab timbulnya tindak pidana korupsi-kali ini saya memposting secara menyeluruh tentang Penyebab timbulnya tindak pidana korupsi, pengaruhnya nya di amsyarakat dan negara serta hukuman bagi pelaku korupsi. langsung saja ya, sebenarnya Tindak pidana korupsi dapat ditimbulkan oleh beberapa hal, sebagaian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Pandangan hidup pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yaitu cita-cita, kebajikan, usaha, keyakinan. Cita-cita adalah apa yang di inginkan yang mungkin dapat dicapai dengan usaha atau perjuangan. Tujuan yang hendak dicapai ialah kebajikan, yaitu segala hal yang baik. Yang membuat manusia makmur, bahagia, damai, tentram. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras yang di landasi keyakinan atau kepercayaan.

Asas Pada Hukum Internasianal

Resume ini berisikan tentang asas-asas hukum internasional, letak hukum internasional dalam ilmu hukum, perbedaan hukum inetrnasional dengan hukum perdata internasional dan istilah dan defenisi hukum internasional. Untuk itu penulis akan menjelaskannya dalam kesempatan kali ini.

Asas-asas Hukum Internasional

WTO (World Trade Organization)

WTO adalah organisasi internasional yang bertugas menjalankan seperangkat aturan pedagangan. WTO, didirikan pada tahun 1995, merupakan agen baru perdagangan global yang berkuasa,

ASEAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau biasa disebut dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh lima negara di Asia Tenggara yaitu : Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand seiring dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok.